regulasi

siKeREN

PERDAGANGAN UMUM
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekpor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang
- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang yang Dilarang dan/atau Dibatasi untuk Diekspor dan Diimpor
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia

PERIZINAN
- UU No. 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

FISKAL
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- Permenkeu No. 160/PMK.04/2018 (Pembebasan KITE)
- Permenkeu No. 161/PMK.04/2018 (Pengembalian KITE)

KEKAYAAN INTELEKTUAL
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 28Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara elektronik

KOMODITAS SEKTOR PERTAMBANGAN
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya Atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

KOMODITAS SEKTOR PERTANIAN
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

KOMODITAS SEKTOR PERIKANAN
- Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Pertambak Garam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

KOMODITAS SEKTOR EKONOMI KREATIF
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.63/UM.001/MPEK/2013 Tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 72/M-IND/PER/9/2015 Tentang Peta Panduan Pengembang Pusat Pengembang Industri Kreatif (Bali Creative Industry Center) Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.70/UM.001/MPEK/2013 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Kementrian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Bank Musik

KOMODITAS SEKTOR HASIL HUTAN
- Peraturan Menteri Perdagangan NO.84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan NO 12/MD-DAG/PER/2/2017
- PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.42/Menhut-II/2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
- PERMENHUT NO: P.42/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENHUT NO. P.38/MENHUT-II/2009 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK

KEBIJAKAN/REGULASI NEGARA TUJUAN
- Amerika Serikat
- Tiongkok
- Jepang
- Amerika Serikat
- Jepang
- India
- Singapura
- Malaysia
- Vietnam
- Australia
- Arab Saudi
- Swiss
- Jerman
- Hongkong
- Korea Selatan
- Belgia
- Inggris

Amerika Serikat

Abstrak

info penting

Beberapa informasi penting tentang pasar ekspor di Jepang : http://www.indonesia-osaka.org/informasi-umum/ekonomi/kiat-memasuki-pasar-jepang/

Version 2.4.0

Copyright © 2019 BPHN. All rights reserved.