PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.42/Menhut-II/2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI


Abstrak

  Permendag ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi serta dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.

info penting

1) Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu (Pasal 1)

2) Tujuan yang ingin dicapai dari peraturan ini untuk diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin legalitas kayu yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut oleh pengelola atau pemegang izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Kayu

3) Ekspor kayu olahan melalui pelabuhan umum, pengangkutan menuju pelabuhan wajib dilengkapi dengan dokumen FA-KO atau Nota Perusahaan sebagai dasar pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

4) Badan usaha atau perorangan yang melaksanakan ekspor kayu olahan, setiap bulan wajib melaporkan realisasi ekspor kepada Kepala Dinas  Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya (Pasal 15)

5) Pemegang izin dan pelaku usaha wajib menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai (Pasal 17)

6) Kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.    Pembuatan Laporan Hasil Cruising sesuai hasil pelaksanaan timber cruising;

b.    Pembuatan LP-KHP berdasarkan hasil pengukuran dan/atau pengujian hasil hutan kayu; 

c.     Pembuatan LP-KHP sesuai dengan fisik hasil hutan baik jenis, jumlah atau volume; 

d.    Membuat LP-KHP atas kayu yang sudah ditebang; 

e.    Melaporkan LP-KHP yang telah disahkan sesuai tata waktu;

f.     Memuat hasil hutan kayu di tempat asal sesuai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;

g.    Membongkar hasil hutan kayu di tempat tujuan sesuai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau

h.    Melengkapi pengangkutan hasil hutan kayu dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang masih berlaku.

7) Pemegang izin yang tidak melakukan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu, dikenakan sanksi administrasi       

     sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 20)