-      Peraturan ini dibuat dalam rangka pelaksanaan perjanjian Internasional yang telah disepakati khususnya terkait sistem sertifikasi mandiri. Perjanjian yang dimaksud adalah Memorandum of Understanding among the Governments of the Participating Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Project for the Implementation of a Regional Self Certification System, yang telah disahkan dengan Perpres No. 29 Tahun 2013).

-      Peraturan ini mencabut Pemendag Nomor 23 tahun 2015 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self Certification) Dalam Rangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri.

-      DAB  (Deklarasi Asal Barang/Origin Declaration) memiliki fungsi yang sama dengan SKA (Surat Keterangan Asal), yaitu dapat digunakan eksportir untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk dari suatu negara atau sekelompok negara, dan untuk menunjukkan asal barang Indonesia.

-      DAB dan SKA tidak bisa digunakan secara bersamaam untuk barang yang sama.

-      Untuk mendapatkan DAB harus memenuhi syarat:

ü  Telah mendapat penetapan sebagai ER (Eksportir Teregistrasi) atau ES (Eksportir Tersertifikasi), yang diajukan melalui e-SKA (catatan: dalam hal perjanjian internasional mensyaratkan pembuatan DAB hanya dapat dilakukan oleh ES, maka ER dapat mengajukan penetapan sebagai ES kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, yang didelegasikan kepada Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor).

ü  e-SKA hanya dapat dilakukan jika eksportir mendapat Hak Akses e-SKA dari IPSKA (Instansi Penerbit SKA)

-      Tata Cara Pembuatan DAB secara lengkap terdapat dalam Lampiran peraturan ini.

-      Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam mengajukan penetapan ER:

ü  NIB

ü  Izin usaha yang dikeluarkan instansi berwenang

ü  Perhitungan struktur biaya proses produksi setiap jenis barang ekspor

ü  Surat pernyataan bersedia untuk diperiksa

ü  Bukti lulus uji ketentuan asala barang indonesia

-      Kriteria eksportir untuk dapat mengajukan ER:

ü  Telah mendapatkan penetapan sebagai ES

ü  Merupakan produsen

ü  Reputasi yang baik terhadap kepatuhan PUU bidang eskpor dalam jangka 2 tahun

ü  Memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik

ü  Tidak pernah melakukan tindak pidana perdagangan

ü  Pengajuan penetapan ES dilakukan melalui e-SKA, dengan menyertakan Pos Tarif beserta uraian barang

ü  Penetapan ES berlaku paling lama 4 tahun, dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan melalu e-SKA

-      ER dan ES wajib menyimpan DAB dan data terkait selama 4 tahun sejak pembuatan commercial invoice.

-      Sanksi terhadap ES dan ER yang tidak bertanggung jawab adalah pencabutan ER dan/atau ES.

                       -    Tata cara mengajukan Hak Akses e-SKA dapat dilihat dalam buku manual   

                              e_SKA pada link http://e-ska.kemendag.go.id/cms.php

                       -     Link sistem e-SKA di sini: http://e-ska.kemendag.go.id/cms.php

                       -    Gambar alur pengajuan SKA (menurut Permenag No. 24 Tahun 2018) adalah

                             sbb: