Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan pertimbangan untuk melaksanakan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.Peraturan Pemerintah ini telah beberapa kali dirubah secara parsial yaitu: PP No. 24/2012; PP No. 1/2014; PP No. 77/2014; PP No. 1/2017; dan perubahan terakhir pada PP No. 8/2018.

info penting

1.         Tata cara pemberian WIUP mineral logam dan batubara:

a)         Dalam jangka waktu 3 bulan sebelum dilakukan proses pelelangan, Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan;

b)        Dalam hal pemberian rekomendasi (lihat Pasal 10 ayat 2), Gubernur atau Bupati/ Walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

2.         Tata cara pemberian WIUP mineral bukan logam dan batubara yaitu badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada:

a)       Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

b)      Gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan

c)       Bupati/ Walikota, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

d)      Dalam hal pemberian rekomendasi (lihat Pasal 20 ayat 2), Gubernur atau Bupati/ Walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

e)      Apabila permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP (Pasal 22 ayat 1);

f)        Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP (Pasal 22 ayat 2);

g)       Keputusan menerima permohonan WIUP disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP dan disertai dengan alasan penolakan (Pasal 22 ayat 3 dan 4).

3.         Ekspor mineral atau batubara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi (Pasal 84);

4.         Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi: (Pasal 23)

Persyaratan administratif, meliputi (Pasal 24):

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi untuk Badan Usaha

Mineral logam dan batubara:

a)       Surat permohonan;

b)      Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

c)       Surat keterangan domisili.

Mineral bukan logam dan batuan:

a)       Surat permohonan;

b)      Profil badan usaha;

c)       Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

d)      NPWP;

e)      Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

f)        Surat keterangan domisili

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi untuk Koperasi

Mineral logam dan batubara:

a)       Surat permohonan;

b)      Susunan pengurus;

c)       Surat keterangan domisili.

Mineral bukan logam dan batuan:

a)       Surat permohonan;

b)      Profil koperasi;

c)       Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

d)      NPWP;

e)      Susunan pengurus;

f)        Surat keterangan domisili.

IUP Eksplorasi dan IUP Produksi untuk Perorangan

Mineral logam dan batubara:

a)       Surat permohonan; dan

b)      Surat keterangan domisili.

Mineral bukan logam dan batuan:

a)       Surat permohonan;

b)      Kartu tanda penduduk;

c)       Nomor pokok wajib pajak; dan

d)      Surat keterangan domisili.

5.       Persyaratan teknis (Pasal 25)

IUP Eksplorasi:

a)       Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

b)      Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

IUP Operasi Produksi:

a)       Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

b)      Laporan lengkap eksplorasi;

c)       Laporan studi kelayakan;

d)      Rencana reklamasi dan pasca tambang;

e)      Rencana kerja dan anggaran biaya;

f)        Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

g)       tersedia nya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

6.       Persyaratan lingkunganmeliputi (Pasal 26):

 Untuk IUP Eksplorasi hanya pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan IUP Oprasi Produksi ditambahkan satu syarat lagi yaitu, persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

7.       Persyaratan finansial, meliputi:

a)       Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

b)      Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

c)       Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

8.       Apabila telah muncul nama pemenang lelang, maka pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi (memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dana finansial) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP. Namun apabila pemenang lelang WIUP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah. Dalam hal pemenang lelang WIUP telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama (Pasal 30);

9.       Dalam hal penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/ atau batuan. Maka menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana kepada gubernur dan bupati/ walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan. Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan (Pasal 31);

10.   Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat, maka dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan (memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dana finansial) IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Perlu di ingat bahwa apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau milik pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka (Pasal 32);

11.   Perpanjangan IUP Operasi Produksi dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. Penolakan harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi. IUP Operasi Produksi hanya dapat dilakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.vPemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 45).