Percepatan pelaksanaan berusaha di dalam Perpres ini secara umum akan dilakukan melalui:

• Pembentukan satuan tugas (satgas) di Kementrian atau Lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang bertugas mengawal pelaksanaan investasi atau kegiatan usaha dan membantu penyelesaian perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha.
• Memperbolehkan Investor atau pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata, Kawasan industri dan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas menunda perizinan tertentu.
• Menggunakan data atau dokumen bersama dalam perizinan berusaha.
• Melakukan penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan berusaha.
• Menyatukan pengajuan perizinan, proses dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau yang disebut dengan istilah Online Single Submission (OSS).

Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 tahapan. Pada tahap pertama diatur mengenai Pembentukan Satuan Tugas untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan, Penerapan checklist di KEK, KPBPB (FTZ), Kawasan Industri, dan KSPN yang telah beroperasi dan Penggunaan data sharing sedangkan pada tahapan kedua dilakukan reformasi peraturan berizin usaha, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta pengawasan dan penilaian kinerja pelayanan perizinan berusaha.

-