Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang penerapan system Online Single Submission (OSS) untuk permohonan dan penerbitan izin usaha, termasuk ketentuan-ketentuan tentang jenis, pemohon, dan penerbit perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha sektor, sistem OSS, Lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS, dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pelayanan perizinan berusaha yang disediakan melalui sistem OSS mencakup izin usaha dan izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya untuk perseorangan maupun non-perseorangan yang berupa perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan usaha milik negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onder firma) atau persekutuan perdata. Perizinan berusaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik dan dapat dicetak.

info penting

I. Mekanisme Sistem OSS



II.      Poin-poin Penting dalam Proses Pengajuan Izin Usaha Melalui OSS

1.      Proses di OSS untuk Perusahaan Dimulai dengan Pembuatan Akta Pendirian

Untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) langkah pertama untuk bisa mengajukan izin usaha melalui OSS adalah membuat akta pendirian PT sekaligus mendapatkan SK pengesahan. Nomor akta dan nomor SK pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem OSS. Proses mengisi nomor akta dan SK hanya dilakukan bila data PT dari AHU belum terkoneksi. Hal ini mungkin terjadi mengingat saat ini proses migrasi data dari Dirjen AHU ke OSS masih berlangsung. Apabila proses migrasi sudah 100% selesai, maka memasukkan secara manual tidak perlu lagi dilakukan.

2.      Pihak yang Berhak Mengajukan Perizinan

 

Dalam Pasal 6 ayat (1) PP 24/2018 diatur bahwa ada dua kategori yang bisa mengajukan izin yakni pelaku usaha baik perseorangan maupun non-perseorangan. Sedangkan yang dimaksud pelaku usaha non-perseorangan adalah:

1)      perseroan terbatas;

2)      perusahaan umum;

3)      perusahaan umum daerah;

4)      badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;

5)      badan layanan umum;

6)      lembaga penyiaran;

7)      badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

8)      koperasi;

9)      persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap);

10)   persekutuan firma (venootschap onder firma); dan

11) persekutuan perdata.


1.      Lembaga OSS

Berdasarkan PP No.24/2018, Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Baik NIB, izin usaha, izin operasional, dan komersial diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Penerbitan izin dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik (Pasal 19 ayat (3) PP No.24/2018). Di pasal 94 PP No.24/2018 diatur bahwa Lembaga OSS berwenang untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS. Lembaga OSS juga berwenang untuk menyatakan NIB tidak berlaku bila pelaku usaha melakukan usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB.

 

2.      Nomor Induk  Berusaha

NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Dokumen ini terdiri atas 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai tanda tangan elektronik. Hal ini merupakan salah satu terobosan yang terpenting di OSS yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir  (API), dan Hak Kepabeaan serta RPTKA. Untuk API, Hak Akses Kepabenan, dan RPTKA otomatis akan diberikan sesuai kebutuhan perusahaan. Kalau PT yang akan didirikan tidak ada kebutuhan untuk melakukan kegiatan ekspor impor dan mendatangkan tenaga kerja asing maka tidak perlu diisi saat pengajuan NIB.

1.      Langkah-langkah mendapatkan NIB

a.       Log-in pada sistem OSS

b.      Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing.

-          Tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (sesuai PERPRES 20/2018) atau dengan output surat pernyataan.

c.        Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.

-          Dalam hal KBLI yang dipilih termasuk dalam daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 , maka pelaku usaha wajib menyetujui pernyataan kesediaan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam lampiran III Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016, agar dapat melanjutkan proses pendaftaran dalam sistem OSS.

d.      Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer)

e.       Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

1)      Dokumen pendaftaran lainnya. Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS, setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.

2)      Kesalahan pengisian data. Pelaku usaha dapat mengubah data melalui menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian form registrasi pada OSS selesai.

 

1.      Izin Usaha

Izin Usaha merupakan sesuatu yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB. Izin Usaha ini bisa berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dokumen ini berguna bagi pelaku usaha untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial dan/atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Selain itu, izin usaha juga memiliki peran penting karena jika pelaku usaha telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut. Namun, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Mereka wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

 

2.      Automatic Approval

Di OSS untuk pengajuan izin usaha persyaratannya diseragamkan dan tidak ada proses review dokumen. Jika Sepanjang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung mendapatkan izin usaha. Namun yang peru diperhatikan selain ijin usaha, pelaku usaha juga harus mendapatkan terlebih dahulu izin operasional dan/atau izin komersial (Pasal 1 ayat (8) PP No.24/2018).


a.      

 

d.