UU ini mencabut UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan. UU ini dibentuk sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.

Tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh UU ini adalah: terselengaranya sistem pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak kyang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan, yang intinya adalah terjaminnya ketersediaan pangan secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat, secara adil, merata berkanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

-     Ekspor pangan hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan pokok dan cadangan pangan nasional [Pasal 33 ayat (2)]

-     Eksportir bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan giszi pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.

-     Pusat data dan informasi pangan (yang dikelola Kementerian Pertanian) menyediakan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, mengenai:

a.       jenis produk Pangan;

b.      neraca Pangan;

c.       letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;

d.      permintaan pasar;

e.      peluang dan tantangan pasar;

f.        produksi;

g.       harga;

h.      konsumsi;

i.         status Gizi;

j.        ekspor dan impor;

k.       perkiraan pasokan;

l.         perkiraan musim tanam dan musim panen;

m.    prakiraan iklim;

n.      teknologi Pangan; dan

o.      kebutuhan Pangan setiap daerah.