Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.63/UM.001/MPEK/2013 Tentang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

Untuk merespon  adanya perubahan organisasi Kementerian serta untuk mewujudkan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.67/UM.001/MKP/2011 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

info penting

·         Pasal 2

1)      Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

2)      Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

3)      Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

4)      Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

·         Pasal 7

1)      Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

a.       informasi umum yang berkaitan dengan Kementerian;

b.      rencana kerja Kementerian;

c.       laporan keuangan Kementerian yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

d.      laporan barang milik negara yang dikelola oleh Kementerian yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

e.      laporan akuntabilitas kinerja Kementerian; dan

f.        statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

 

2)      Pengumpulan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian.

 

3)      Pengumpulan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan para Kepala Biro dan Kepala Pusat yang mempunyai wewenang sesuai tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

 

·         Permintaan informasi wajib tersedia setiap saat dan disediakan oleh Kementerian (Pasal 16)

 

·         Pengguna Informasi Publik, adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 1 ayat 24), dan pengguna pelayanan publik punya hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 22

 

·         Baik pemohon informasi dan penyedia informasi mempunyai hak dan kewajiban ya g harus ditaati (ketentuan pasal 21 dan 22)