Sasaran UU ini dibentuk dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, pengawasan lalulintas barang yang masuk dan kelar dari pabean Indonesia, mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Ruang lingkup pengaturan: bea ekspor dan impor, tarif dan nilai pabean, Bea antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindak pengamanan dan be masuk pembalasan, pembayaran, penagihan utang dan jaminan.

Undang-Undang ini mengalami perubahan pertama, yaitu melalui UU  No. 17 Tahun 2006, yang  merevisi, menambahkan dan mencabut beberapa pasalnya.

-     Terhadap baragn ekspor dilakukan penelitian dokumen dan dalam hal tertentu juga dilakukan pemeriksaan fisik.

-     Barangsiapa yang tidak mengeskpor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang ditentukan dikenai sanksi administrasi denda sebesar seratus persen dari bea masuk.

-     Eksportir yang tidak melalaporkan pembatalan ekspronya dikenai sanksi administrasm denda sebesar 5 juta rupiah.

-     Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian; arang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor.

-     Pembebasan atau keringanan bea masuk impor diberikan atas impor: barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

-     Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dumusnakan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

-     Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

-     Dalam hal adanya perintah penangguhan pengeluaran barang ekspor, pejabat bea dan cukai memberitahukan secara tertulis kepada eksportir.

-     Setiap orang yang:

a.       mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

b.      dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

c.       memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

d.      membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

e.      mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

-     Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).