Peraturan Menteri Perdagangan NO.84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan NO 12/MD-DAG/PER/2/2017


Abstrak

Permendag ini dibentuk dalam rangka mendorong peningkatan daya saing industri nasional serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor industri kehutanan yang diantaranya berasal dari Hutan Tanaman Industri (HTI)


info penting

a) Ekspor terhadap produksi kehutanan tidak dapat dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya. (terbatas) (Pasal 1)

b) Ekspor Produk Industri Kehutanan hanya dapat dilakukan oleh

-          Perusahaan Industri Kehutanan yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

-          Perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan

           (Pasal 3)

c) Persyaratan diberikan tergantung dari kelompok Produk Industri Kehutanan karena masing-masing berbeda (Pasal 4)

d) Ada penambahan syarat ketentuan bagi Produk Industri Kehutanan tertentu sebelum diekspor terlebih dahulu menjalani proses verifikasi atau Penelurusan Teknis yang dilakukan Surveyor  (pasal 8)

e) Kepada industri kecil yang memiliki TDI dan IUI kecil biaya verifikasi  dibebankan kepada Pemerintah dengan kriteria mempekerjakan paling banyak 19 orang dan memiliki nilai investasi kurang dari Ro. 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangumam tempat usaha. (Pasal 12)

f)  Perusahaan Industri kehutanan dan dan Perusahaan Perdagangan dikenakan sanksi pencabutan perizinannya yang dilakukan oleh pejabat penerbit perizinan berdasarkan rekomendasi pejabat berwenang dari indtansi pembinan perizinan. (Pasal 14)

g) produk industri kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian dan barang keperluan pamarean di luiar negeri dikecualkikan dari ketentuan setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal dan rekomendasi dari kementerian teknis. (Pasal 16)

h)  produk industri kehuatan yang masuk dalam kelompok A berupa pulp dan kertas yang bahan bahkunya kertas bekas dan/atau bukan kayu dikecualikan dari Peraturan Menteri ini kecuali mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian (Pasal 17)

i)   Kewajiban pengusaha untuk membuat laporan

a. Bagi perusahaan industri kehutanan: rencana dan realisasi produksi nasional dan rencana dan realisasi ekspor tahunan

b. Bagi Produk Industri Kehutanan: berupa rencana dan realisasi ekpor tahunan. (pasal 13)