Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

-     Tujuan/sasaran dibentuknya UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

-     UU ini mencabut Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

-   Ruang lingkup UU ini meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

info penting

-      Ekspor untuk tujuan kemanusiaan, barang contoh untuk pameran, dan untuk kepentingan penelitian tidak harus dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai eksportir (Penjelasan Pasal 42)

-      Eskportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas barang yang diekspor. Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang ekpor dapat dikenakan sanksi adminstrasi berupa pencabutan izin, persetujuan, pengakuan dan/atau peneteapan di bidang perdagangan (Pasal 43)

-      Eksportir yang melakukan penyalahgunaan atas penetapan sebagai eksportir dikenakan sanksi pembatalan penetapan sebagai eksportir (Pasal 44)

-      Perizinan bagi eksportir dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan dan/atau pengakuan (Pasal 49)

-      Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan (Pasal 68)

-      Pemerintah melakukan pembinaan pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor, yang meliputi: pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran (Pasal 74), dengan bekerja sama dengan semua pihak.

-      Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 112).