Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 adalah Undang-Undang yang dibentuk untuk menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009  mengatur usaha perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat komersial.  Usaha perfilman itulah yang dapat dilakukan kegiatan ekspor film.

      UU ini dibuat dalam rangka memperkuat ketahanan nasional , dalam hal ini budaya bangsa dan kesehajteraan masyarakat lahir dan batin, mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia dan sebagai wahan promosi Indonesia di dunia internasional.

          UU ini mencabut UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

info penting

·         Pasal 11

1)      Pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilarang memiliki usaha perfilman lain yang dapat mengakibatkan terjadinya integrasi vertikal, baik langsung maupun tidak langsung.

2)      Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku usaha pembuatan film yang melakukan pengedaran film dan ekspor film untuk film produksi sendiri.

·         izin usaha dibutuhkan untuk jenis usaha ekspor film. Izin ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 14 Jo. Pasal 1 angka 12)

·         usaha ekspor film harus berbadan hukum Indonesia. (Pasal 40 ayat (3))

·         Pemerintah daerah berwenanga memberikan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah, berupa keringanan pajak dan bea masuk ekspor film, impor bahan baku dan peralatan film, dan pajak dan retribusi daerah atas pertunjukan film (Pasal 56 dan Penjelasannya)

Syarat dan tata cara pendaftaran usaha dan permohonan izin usaha pengedaran film, usaha ekspor film dan usaha impro film diatur dalam Peraturan Menteri