Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri UU Desain Industri)  didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Menurut UU Desain Industri, Dsain Industri diberikan untk deain industry yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Jangka waktu perlindungan Desain Industri diberikan 10 tahun sejak tanggal penerimaan. 

info penting

Tata cara pengajuan Desain Industri

1.      Mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) secara tertulis.

2.      Surat permohonan ditandatangani oleh pemohon serta dilampiri gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan, surat pernyataan bahwa desain industri ingin didaftarkan adalah milik asli si pemohon atau pendesain.

3.      Mengisi formulir permohonan yang di dalamnya Anda harus menuliskan waktu surat permohonan dibuat (tanggal, bulan, dan tahun), identitas diri (nama, alamat lengkap, status kewarganegaraan),  nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

4.      Bila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain.

5.      Jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti kuat bahwa pemohon berhak atas desain industri yang diajukan pendaftarannya.

Membayar biaya administrasi permohonan sebesar Rp.300.000,00 bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Rp.600.000,00 bagi non-UKM, untuk setiap permohonan