Dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Poltik dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa permohonan izin atas suatu kegiatan keramian umum, kegiatan umum, kegiatan masyarakat lainnya serta pemberitahuan kegiatan politik kepada Pejaat Polri Yang Berwenang merupakan bentuk komunikasi pelayanan masyarakat untuk mengurangi resiko dan ancaman yang mungkin terjadi, khususnya di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Agar dapat kesadaran dan tanggung jawab semua baik dalam proses perizinan, dan pemberitahuan maupun pelaksanaan kegiatan sangat diperlukan guna terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan lancar dengan memperhatikan kepentingan dan hak orang lain demi tetap tegak hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

-