Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara serta agar memenuhi tujuan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Undang-undang ini menggantikan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan karena materi muatannya bersifat sentralistik sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Undang-undang ini memuat mengenai kewenangan pemerintah dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pembagian wilayah pertambangan, dan tata cara dan syarat pemberian izin usaha pertambangan yang dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

info penting

1.   Dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, diperlukan adanya pengendalian produksi dan ekspor terhadap mineral dan/atau batubara ditujukan untuk kepentingan nasional atau dalam negeri. Adapun penyampaian hasil produksi dan ekspor tersebut ditujukan kepada kepada Menteri dan bupati/wahkota Untuk lebih lanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai produksi dan ekspor mineral dan/atau batubara.

2.    Izin saha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP dapat diberikan oleh bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan  (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 37). IUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan (Pasal 38).

3.     IUP terdiri atas dua tahapan yaitu (Pasal 36 ayat 1):

a)   IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

b)      IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan hasil barang tambang.

IUP yang telah disebutkan sebelumnya hanya berlaku untuk satu jenis mineral atau batubara, dan apabila menemukan mineral lain di dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang di kelola, akan diberikan prioritas untuk mengusahakan hasil tersebut (Pasal 40 ayat 2). Apabila berminat untuk mengusahakan mineral lain yang telah ditemukan tersebut, sebelum di usahakan maka wajib untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun apabila tidak berminat maka wajib bagi si penemu tersebut untuk menajaga mineral yang ditemukan tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain dan dapat diberikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

4.    IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Jangka waktu IUP Eksplorasi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: (Pasal 42)

a)      IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat  diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

b)     IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

c)      IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

d)      IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

5.   Pada saat dilangsungkannya kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi menemukan mineral atau batubara, wajib melaporkan kepada pemberi IUP, dan apabila pemegang IUP Ekspolorasi ingin menjual mineral atau batubara tersebut wajib mengajukan izin sementara kepada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan proses pengangkutan dan penjualan (Pasal 43);

6.    Setiap pemegang IUP Eksplorasi oleh undang-undang ini, dijamin akan memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegaitan usaha pertambangannya (Pasal 46 ayat 1).

7.    IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dibedakan menjadi 5 jenis yaitu:

a)      IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;

b)      IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing- masing 5 (lima) tahun;

c)       IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;

d)       IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;

e)      IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

8.  Badan usaha, koperasi, atau perseorangan dapat memperoleh IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil pelelangan WIUP mineral logam, atau batubara yang telah memiliki data hasil kajian kelayakan (Pasal 46 ayat 2);

9. IUP Operasi Produksi nantinya akan diberikan oleh Bupati/ Walikota, Gubernur (setelah mendapatkan rekomendasri dari bupati/ walikota), atau Menteri (setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota dan gubernur) sesuai dengan dimana lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada;

10.  Dalam hal pertambangan mineral logam dan batubara, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan diperoleh dengan cara lelang (Pasal 51, Pasal 60). Dalam hal pertambangan mineral bukan logam dan batuan, WIUP diberikan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pemberi izin (Pasal 54, Pasal 57);

11. Terdapat varian izin pertambangan lain yaitu, izin pertambangan rakyat (IPR) yang meliputi: pertambangan mineral logam; mineral bukan logam; batuan atau; batubara (Pasal 66). IPR dapat diberikan oleh Bupati/ Walikota terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat/ koperasi. Untuk memperoleh IPR harus mengajukan permohonan kepada Bupati/ Walikota (Pasal 67);

12.   Pemegang IPR berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah (baik pusat maupun daerah), serta mendapatkan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 69);

13.   Pemegang IPR wajib (Pasal 70):

a)     Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan;

b)   Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;

c)      Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;

d)     Membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan

e)   Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.