Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan


It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Abstrak

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan  menjelaskan bahwa semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan salam suatu sistem bisnis perikanan. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukungan yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

info penting

Jika akan melakukan ekspor ikan, berikut syarat-syaratnya:

1)    Unit Pengolahan Ikan (UPI) memiliki Surat Kelayakan Pengolahan (SKP). Surat ini pertama kali diperoleh saat mendirikan UPI.

2)  UPI harus memiliki sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) yang membuktikan bahwa UPI tersebut telah menjalankan sistim manajemen mutu secara terpadu. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Pusat Sertifikasi dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM.

3)    produk yang akan diekspor telah dilengkapi Health Certificate (HC) atau sertifikat kesehatan ikan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKIPM di seluruh Indonesia. Sertifikat HC hanya diberikan bagi UPI yang sudah terdaftar (sudah memiliki Sertifikat HACCP).

4)    produk yang akan diekspor telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan Muat (SPM) yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKIPM di seluruh Indonesia.

5)    UPI memiliki Nomor Registrasi atau Approval Number apabila akan ekspor ke Negara Mitra (negara-negara yang bermitra dagang dengan Indonesia).