PERMENHUT NO: P.42/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERMENHUT NO. P.38/MENHUT-II/2009 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK


Abstrak

-    Peraturan ini dibuat untuk:

a)    Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar.

b)   Memperbaiki tata kepemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk

c)    Meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia.  Meningkatkan daya saing produk perkayuan Indonesia

d)   Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading

e)   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

info penting

·      setiap pemegang IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan) dan IUI Lanjutan WAJIB mendapatkan Legalitas Kayu, baik yang berorientasi ekspor maupun dalam negeri.(Pasal 4)

·      kegiatan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terdiri dari : Permohonan verifikasi Perencanaan verifikasi Pelaksanaan verifikasi Penerbitan sertifikat legalitas dan sertifikasi ulang: Penilikan Audit khusus

·      Sampai saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementrian Kehutanan belum menetapkan sanksi bagi Unit Manajemen yang tidak menerapkan VLK.

·      Pemerintah Australia akan segera menandatangani Memorandum of Understanding Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan Indonesia. Kerjasama ini menjadi bukti bahwa Australia mengakui dan menerima SVLK dalam ILPA (Illegal Logging Prohibition Act) yang berlaku pada bulan November 2014. ILPA merupakan sebuah peraturan perundangan yang akan mencegah masuknya kayu ilegal ke negeri itu.