Peraturan Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara


Abstrak

Peraturan Menteri ini dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyiapan dan penetapan WIUP dan WIUPK, Sistem Informasi WP, tata cara pemberian WIUP dan WIUPK, tata cara pemberian perizinan, hak dan kewajiban pemegang Izin, dan RKAB Tahunan dan laporan.

Peraturan Menteri ini telah pernah diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen Esdm Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kemudian diubah lagi oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

a.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

b.   Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan  Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);

c.   Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);

d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1471);

e.   Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);

f.    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668);

g.  Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014  tanggal 12 Agustus 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar Batubara;

h.  Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 841.K/30/DJB/2015 tanggal  31 Juli 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Eksportir Terdaftar dan  Persetujuan Ekspor Timah Murni Batangan.

info penting

1.   Pelaku usaha Pemegang IUP atau IUPK yang di dalam WIUP atau WIUPK-nya ditemukan golongan komoditas Mineral logam atau Batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk ditetapkan WIUP atau WIUPK baru, dengan syarat apabila WIUP atau WIUPK baru telah mendapat penetapan, harus membentuk Badan Usaha baru. (Pasal 11)

2.    Pembentukan Badan Usaha baru sebagaimana yang dimaksud diatas tidak berlaku bagi Badan Usaha yang terbuka (go public). (Pasal 11 ayat (6))

3.     Apabila pemegang IUP atau IUPK tidak berminat atas komoditas tambang yang  bukan asosiasi atau berbeda golongan sebagaimana dimaksud diatas, kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara Lelang. (Pasal 11 ayat (7))

4.  Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional, di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi, dan di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi. (Pasal 20)

5.     Bobot hasil evaluasi prakualifikasi lelang mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), dan bobot penawaran harga sesuai dengan peringkat mempunyai nilai sebesar  60% (enam puluh persen). (Pasal 25 ayat 3-4 sebagaimana telah diubah oleh Permen SDM No 22 Tahun 2018  Pasal I angka 3)

6.     WIUPK Mineral Logam dan/atau WIUPK Batubara bisa juga didapatkan melalui tawaran yang diberikan oleh Menteri kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas. (Pasal 27 ayat (1))

7.  BUMN dan BUMD dapat mengikutsertakan Badan Usaha Swasta yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri sebagai mitra dalam proses penawaran secara prioritas untuk mendapatkan WIUPK mineral logam dan/atau WIUPK batubara. (Pasal 27 ayat (1b) sebagaimana telah diubah oleh Permen SDM No 51 Tahun 2018 Pasal I angka 2)

8.  BUMN dan BUMD yang berminat mengusahakan WIUPK yang ditawarkan oleh Menteri tersebut harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial. (Pasal 27 ayat (2))

9.   Orang perseorangan selaku pemegang IUJP hanya dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan, artinya perseorangan tidak dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan pelaksanaan. (Pasal 54 ayat (2))

10.  IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan. (Pasal 54 ayat (4)).

11. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan Mineral aluvial kepada masyarakat melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri. (Pasal 55 ayat (2))

12. Program kemitraan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara masyarakat yang telah memegang IUJP dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (Pasal 55 ayat (4))

13. Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan fasilitas impor, re-ekspor, impor sementara atau pemindahtanganan barang sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan kepabeanan. (Pasal 59 ayat (1) huruf o)

14. Pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan permohonan angka pengenal impor produsen sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (Pasal 59 ayat (1) huruf p)

15.  Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri. (Pasal 65 huruf a)

16. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berhak melakukan pencampuran produk komoditas tambang untuk memenuhi spesifikasi pembeli dan memanfaatkan sarana dan/atau prasarana umum untuk mendukung kegiatan usahanya. (Pasal 66 huruf c dan d sebagimana telah diubah oleh Permen SDM No 22 Tahun 2018  Pasal I angka 5)

17. Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dilarang mengalihkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurniannya kepada pihak lain. (Pasal 69 huruf c sebagaimana telah diubah oleh Permen SDM No 22 Tahun 2018  Pasal I angka 6)